Kabar Mengejutkan “Jualan Online Kena Pajak”

Ini merupakan kabar yang mengejutkan bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama mereka yang berjualan melalui media online, pasalnya tersiat kabar bahwa Jualan Online Kena Pajak yang akan segera diberlakukan. Hal tersebut tentunya memicu pro dan kontra, peraturan ini keluar ketika Direktorat Jendral Pajak Mengkaji aturan baru bagi para pengguna yang menggunakan jejaring soial untuk menawarkan jasa atau produk. Dengan demikian, jika oeraturan ini telah disahkan maka para selebgram, kaskuser serta pelapak di facebook akan dikenakan pajak bagi setiap barang yang mereka jual.

Jualan Online Kena Pajak ini memang belum resmi diberlakukan namun hal ini tentunya telah membuat geger dunia bisnis online. Jika dilihat dari potensi pendapatan untuk Negara dari media social ternyata memiliki peluang untuk mendapatkan income yang cukup besar. Berdasarkan perhitungann yang telah disebutkan oleh Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kemenkeu Yon Arsal, ternyata kegiatan jual beli di media social mampu memberikan kontribusi pemasukan baru untuk pemerintah sebesar Rp 15,6 triliun.

Kegiatan Online marketplace, daily deals, penjualan langsung, serta para endorser dapat menjadi subyek pajak jika mereka memiliki pemasukan yang harus dilaporkan. Munculnya rencana Jualan Online Kena Pajak ini juga dipicu karena meningkatnya fenomena penggunaan layanan jejaring social yang berkegiatan untuk menawarkan baik barang maupun jasa terlebih lagi kini telah muncul aplikasi yang sangat menguntungkan bagi para pelaku jual beli online, aplikasi itu adalah aplikasi jasa beli ebay, Ragam barang yang dijual sangat bervariasi mulai dari gadget, perlengkapan rumah tangga, pakaian, makanan hingga spare part otomotif. Pada sector jasa memiliki beberapa varian yaitu jasa kurir, jasa desain, jasa perbaikan gadget, termasuk juga promosi berbayar (endores) melalui Telegram maupun Twitter.

Masalah jualan online kena pajak ini sebenarnya sudah ditekankan sejak lama karena Kementrian Keuangan telah meminta bantuan kepada Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk melacak penjualan online dan transaksi yang dilakukan. Semoga peraturan ini tidak mengganggu aktivitas kegiatan jual beli secara online.